Subsidi Gaji Cair Dari BLT, Sempat Diusulkan Jadi Rp6 Juta

Sempat Ditunda, Pencairan Subsidi Gaji Tahap III Sudah Mulai Disalurkan ke Penerima

Subsidi Gaji Cair Dari BLT, Sempat Diusulkan Jadi Rp6 Juta

Mkomsel.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 minus 2,07%. Hal ini dapat dilihat dari daya konsumsi rumah tangga yang juga minus 2,63%. Untuk itu, program BLT subsidi gaji seharusnya dapat dilanjutkan.

Namun, BLT subsidi gaji pada tahun ini dihilangkan karena pemerintah fokus menyalurkan bantuan sosial (bansos) lainnya. Kebijakan itu dinilai kontraproduktif dengan upaya peningkatan daya beli.

“Ke depan sebaiknya stimulus berupa subsidi upah bagi pekerja ditambah bukan malah dihilangkan,” katanya, Jumat (5/2/2021).

Bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji akan dicairkan kembali oleh pemerinta pusat lewat Kementeri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. BLT subsidi gaji cair bagi pekerja yang belum mendapatkan BLT subsidi gaji pada tahun anggaran 2020.

Dikutip Media Okezone telah merangkum 5 fakta mengenai BLT Subsidi Gaji yang akan cair kembali, Jakarta. Berikut penjelasannya.

1. Kriteria untuk peserta kartu pra-kerja

Program kartu pra kerja ini juga dapat dinikmati oleh pekerja yang terkena pandemi Covid-19. Jadi, sekarang mereka yang masih bekerja, tapi ingin menambah penghasilan, juga bisa mendapatkan keuntungan dari bantuan pemerintah ini.

Menurut Perpres 76/2020 dan Permenko 11/2020, program kartu pra kerja dapat diakses oleh semua warga negara Indonesia di atas usia 18 tahun yang tidak sedang menjalani pendidikan formal, pencari kerja, atau pekerja yang di-PHK, kata Luisa Tahuto PMO Communications Head, Kartu Pra-Kerja, kepada Okezone, Pekerja dan pekerja yang perlu meningkatkan efisiensi kerja menjadi prioritas.

2. Rincian Kartu BLT Pra Kerja sebesar Rp 3,5 juta

Sebanyak Rp 3,55 juta dengan rincian Rp 600.000 untuk biaya pelatihan setiap bulan selama empat bulan atau total Rp 2,4 juta, Rp 1 juta sebagai insentif untuk biaya pelatihan dan Rp 150.000 sebagai biaya survei.

3. Grup yang tidak dapat mendaftar untuk kartu pra-kerja

Kelompok yang tidak bisa mendaftar kartu pra-kerja antara lain PNS, TNI / Polri, dan penerima bansos dari Kementerian Sosial.

Permenko juga mengatur daftar pencekalan yang meliputi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN / TNI / POLRI, kepala desa dan perangkat desa, direksi / komisaris / dewan pengawas BUMN atau BUMD, penerima bantuan Kementerian Sosial, PMO Kartu Kepala Komunikasi Prakerja Louisa Tahuto.

4. Pekerja bergaji tinggi juga dapat mendaftar pada tahap pra-kerja

Namun, masih ada pilihan, sehingga tidak otomatis diterima sebagai peserta. Program kartu pra-kerja menerapkan pendaftaran mandiri, seseorang harus mendaftar di situs pra-kerja. Saat mendaftar, mereka harus mengisi formulir pernyataan diri dengan menjawab serangkaian pertanyaan.

“Sekali lagi, tidak ada persyaratan gaji atau pendapatan untuk mendaftar. Kami melakukan 3 survei pada tahun 2020 untuk mengetahui dampak program terhadap ketenagakerjaan peserta dan untuk mempelajari tentang penggunaan dana insentif pasca pelatihan,” Komunikasi Louisa Tahuto memberi tahu Okezone dengan kartu pra-kerja untuk PMO PMO.

5. Berikut ini cara mendaftarkan kartu pra-kerja

Sebelum mendaftar, pastikan Anda memenuhi persyaratan seperti:

  • Warga negara Indonesia (WNI).
  • Anda berusia di atas 18 tahun.
  • Tidak sedang belajar di perguruan tinggi atau sekolah.

Calon peserta juga harus memahami langkah-langkah pendaftaran, sebagai berikut:

  • Buka halaman www.prakerja.go.id
  • Siapkan Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), masukkan data diri Anda, dan ikuti petunjuk untuk menyelesaikan proses verifikasi akun
  • Siapkan alat tulis untuk mengikuti tes motivasi dan keterampilan dasar online
  • Klik ‘Gabung’ pada gelombang daftar pra-tindakan yang saat ini terbuka
  • Menunggu pengumuman seleksi peserta yang lolos daftar Kartu Pra Kerja Batch 12.

6. Rp 3,5 juta dalam kartu pra-kerja harus menjadi prioritas untuk pengangguran

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 3,5 juta dalam Program Kartu Pra Kerja harus disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Salah satu prioritasnya adalah pengangguran dan mereka yang terkena dampak PHK (PHK).

“Prioritas utama seharusnya adalah pengangguran atau mereka yang kehilangan pekerjaan mereka. PHK. Jadi mereka benar-benar kehilangan penghasilan,” kata Peter Abdallah, direktur riset CORE, kepada Okezone.

7. Perhatian harus diberikan kepada pekerja yang gajinya dipotong

Namun, selama masa pandemi ini, masalah pekerja menjadi lebih kompleks. Banyak dari mereka yang bekerja mengalami pemotongan gaji. Ada yang dipotong 50%, jadi tetap bekerja tapi penghasilannya menurun.

“Prioritas berikutnya siapa yang bekerja kemudian mendapat potongan gaji sehingga tidak cukup untuk menutupi biaya hidup,” ujarnya.

SumberArtikel