BLT BPJS Ketenagakerjaan Sementara Resmi Dihentikan Oleh Pemerintah

BLT BPJS Ketenagakerjaan Sementara Resmi Dihentikan Oleh Pemerintah, Cek Gantinya Ini

BLT BPJS Ketenagakerjaan Sementara Resmi Dihentikan Oleh Pemerintah, Cek Gantinya Ini

Setelah beberapa hari kita nanti-nanti, kabar kejelasan mengenai diperpanjangan atau tidak sudah mulai terjawab, Mengenain bantuan subsidi upah dari pemerintah (BSU) atau bantuan tunai langsung (BLT) BPJS Ketenagakerjaan akhirnya diumumkan juga.

Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziyah menegaskan bahwa BSU atau BLT BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan dengan gaji di bawah lima juta sementara ini pemerinta tidak dilanjutkan. Alasannya Menurut Ibu Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziyah, hal ini disebabkan karena dana anggaran untuk BLT BPJS Ketenagakerjaan tidak masuk dalam APBN Tahun 2021 ini.

Baca Juga: Coba cek disini!! Cair lagi.. Periksa sso.bpjsketenagakerjaa.go.id Biar Tau BLT BPJS Ketenagakerjaan Sudah Cair

Meski begitu, Ibu Menteri Ida Fauziyah menuturkan jika kelanjutan BLT BPJS Ketenagakerjaan akan tergantung pada kondisi ekonomi Indonesia berikutnya.

“Sementara ini, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan kemarin. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, ” ujarnya di Ibu menteri, Sabtu 30 Januari 2021 seperti dikutip dari Antara.

Seperti diberitakan PortalSulut.com dalam artikel “Resmi! Tunjangan gaji 2021 malah ini”, untuk membantu tenaga kerja di luar ketentuan BSU seperti tahun 2020, kata, pemerintah terus melaksanakan berbagai program.

Baca juga: Ini Penyebab BLT Ketenagakerjaan Tak Cair & Update BSU Termin 3 2021

Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, misalnya, selalu berupaya menjalin sinergi dan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Sinergi dan kolaborasi dengan DUDI misalnya, khususnya dalam proses pengambilan kebijakan di bidang pelatihan vokasi.

“Salah satu bentuk sinergi dan kerjasama tersebut adalah penandatanganan Nota Kesepahaman kerjasama antara Ditjen Penalatas dan BBPLK Square dengan mitra kerja seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia),” ujarnya.

Baca juga: Begini Syarat Dan Cara Mencairkan Bansos BLT Anak Sekolah Rp3,4 Juta

Ia mengatakan kerja sama dalam hal pelatihan dan peningkatan efisiensi serta pelatihan vokasi dan perekrutan tenaga kerja dan calon tenaga kerja.

Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat bagus. Perusahaan dan asosiasi juga mendapatkan manfaat dari pendampingan untuk meningkatkan efisiensi pekerjanya, sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, ucapnya.

Keunggulan lainnya, kata dia, produktivitas perusahaan juga akan meningkat sebagai akibat dari peningkatan efisiensi.

“Bagi pemerintah, ini salah satu langkah untuk membantu mengatasi masalah pengangguran dengan menyerap tenaga kerja yang efisien,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, Menker menegaskan, bentuk kerja sama ini akan memiliki “ripple effect” yang akan berdampak positif.

Baik untuk pekerja maupun pelaku bisnis termasuk pemerintah, terutama dalam mengurangi angka pengangguran yang terus meningkat akibat pandemi Covid-19.

Sebelumnya, saat mempresentasikan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Rabu 27 Januari 2021, Menteri Keuangan Sri Muliani Indrawati tidak menyebut dukungan gaji atau anggaran tunjangan gaji dalam program bansos yang akan dilanjutkan pada 2021.

Hanya 8 pansu yang disebutkan, yakni PKH 10 juta KPM, Kartu Sembako, Pra Kerja, Dana BLT Desa, Bantuan Tunai 10 Juta KPM, Dukungan Kuota PJJ, dan Diskon Listrik.

Ditambah bantuan kepada UMKM yang dialokasikan sebesar 156,06 triliun rupee dengan fokus pada subsidi bunga untuk KUR dan non-Korea, korporasi dan IJP UMKM, penempatan dana, penjaminan loss limit dan bisnis. *** (Harry Tri Atmojo / PortalSulut .com)

#SumberArtikel